Posting Lebih Baru »
« Posting Lama
1 Comment

Masalah Pendidikan di Indonesia


.

KLIPING
MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
Diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengantar Pendidikan

Logo Tut Wuri Handayani.png

Disusun oleh:
ANNISA APRILIA
2225141025
Semester 1 Kelas A





PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tentang Masalah Pendidikan di Indonesia sebagai salah satu kegiatan belajar atau kuliah dan sebagai tugas mata kuliah Pengantar Pendidikan.
Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.      Ibu Dr. Luluk Asmawati, M.Pd. selaku dosen Mata Kuliah Pengantar Pendidikan yang telah memberikan masukan dalam penyusunan makalah ini;
2.      Kedua orang tua kami, serta semua pihak yang telah memberikan semangat, ide dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.
Akhirnya penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.


Serang, 10 Desember 2014

                                                                                                         Penulis








DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
1.         Tidak Lulus Ujian, Siswa Rusak Sekolah 1
2.         Indonesia Perlu 400.000 Guru SD 3
3.         Menambah Beban Biaya Sekolah, Wali Murid Keluhkan Pembelian Modul 5
4.         ICW Sebut Korupsi Pendidikan Capai Rp 619 Miliar 7
5.         Ruang Kelas tak Cukup, Siswa Numpang Belajar 9
6.         Kurikulum 2013 Membingungkan 11
7.         30% SD Tidak Punya Perpustakaan14
8.         Razia Handphone di Sekolah 16
9.         LPA Pastikan Penganiaya Siswa Disanksi 19
10.     Banyak Guru tidak Paham K1321
11.     Pembangunan Perpustakaan Bermasalah 23
12.     Guru dan Siswa Belajar Pakai CD 25
13.     Kurikulum 2013 Bermasalah 27
14.     Bantuan Madrasah Dipertanyakan 30
15.     Rehab SDN 1 Tarumanagara Dipersoalkan 32
16.     7 Jurusan di IAIN Tak Terakreditasi 34
17.     Gedung MTs Paburuan Ambruk 36
18.     Pelajaran Bahasa Inggris Dinilai Kurang Bagi SMK 38
19.     Bantuan Siswa Miskin tidak Diterima Utuh 40
20.     Pembatasan Penerapan Kurikulum 2013, Anak Didik Jadi Korban 42
KESIMPULAN DAN SARAN44



1.       
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 6 November 2014
Halaman          : 6
Judul               : Banyak Guru tidak Paham K13

Analisis :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Muhtar Gozali mengakui, sebagian besar guru belum memahami kurikulum 2013 dan masih ada beberapa guru yang ragu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Maka pada tahun ajaran 2014-2015 atau kurikulum 2013, pihaknya menginginkan agar setiap guru di Cilegon bisa memahami sepenuhnya tentang kurikulum 2013.

Solusi :
Beberapa solusi agar para guru dapat memahami kurikulum 2013 (K13) yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pemantapan kepada guru-guru yang berada di Kota Cilegon mengenai kurikulum 2013. Pemantapan ini bisa dilakukan dengan bertahap. Karena akan ada perubahan yang pasti terjadi setelah pemantapan ini terlaksana dengan sebaik mungkin.
Mengapa pemantapan itu dianggap perlu? Dikarenakan perubahan mendasar pada kurikulum 2013 ini yaitu mengenai metode pengajaran dan penilaian terhadap siswa dan juga tuntutan terhadap guru akan kreativitas mereka dalam mengajar. Semua itu merupakan tugas para guru. Di dalam pemantapan tersebut, guru harus diberi kesempatan mengaplikasikan atau menerapkan metode pembelajaran yang telah dijelaskan. Memang ini akan membutuhkan waktu yang lama, namun tidak ada salahnya apabila setiap guru bisa mengaplikasikannnya di dalam pemantapan tersebut sebelum para guru kembali ke tempat mereka memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Selain itu, para peserta workshop yang lain diharapkan untuk memberikan penilaian terhadap cara guru tersebut mengaplikasikan di tempat pemantapan itu. Dan pada akhirnya kita semua berharap dari kegiatan pemantapan kurikulum 2013 tersebut, para guru bisa menilai bahwa kurikulum 2013 lebih baik dari kurikulum sebelumnya.



2.       
Nama media    : Kompas
Hari/Tanggal   : Sabtu, 24 Mei 2014
Halaman          : 21
Judul               : Tidak Lulus Ujian, Siswa Rusak Sekolah

Analisis :
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas Holat merusak sejumlah ruang sekolah dan beberapa fasilitas (jendela, bangku, kursi, dan lainnya) di sekolah mereka yang berada di Desa Holat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Hal tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional.

Solusi :
Seharusnya para guru dan keluarga dapat memulihkan kesedihan dan kekecewaan siswa-siswi yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) agar harga diri dan kepercayaan mereka yang sudah hancur dapat dikembalikan seperti sedia kala. Berikan pengertian serta pandangan dan wawasan, bahwa kegagalan UN bukan berarti masa depannya sudah selesai. UN hanyalah satu tahap kecil dari tahap kehidupan lain yang masih panjang dan luas.
Berikan juga pengertian kepada siswa-siswi tersebut, bahwa walaupun tidak lulus UN, mereka dapat mengikuti program paket C. Jelaskan kepada mereka, ijazah program paket C itu setara dengan ijazah SMA. Artinya, ijazah ini dapat digunakan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri atau swasta, dapat dipakai melamar pekerjaan menjadi PNS atau swasta, bahkan dapat dipakai untuk melamar menjadi anggota TNI dan POLRI. Semua itu dilakukan agar kesedihan dan kekecewaan siswa tidak disalurkan dengan berbagai macam tindakan anarkis.
Tetapi jika telah terjadi pengrusakan gedung dan fasilitas sekolah oleh siswa tersebut, maka para petinggi sekolah harus mengadakan pertemuan kepada para wali murid untuk mengambil kebijakan dengan tepat. Atau apabila tidak bisa dimusyawarahkan lagi, dengan sangat terpaksa kejadian tersebut bisa saja dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun sebaiknya jangan sampai itu terjadi. Kalaupun terjadi, berilah hukuman atau sanksi kepada para pelaku dengan cara direhab atau dipulihkan mentalnya agar tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Sehingga itu semua tidak akan menambah kekecewaan maupun rasa frustasi terhadap para siswa tersebut.



3.       
Nama media    : Radar Banten
Hari/Tanggal   : Jumat, 7 November 2014
Halaman          : 22
Judul               : Pembangunan Perpustakaan Bermasalah

Analisis :
Proyek pembangunan gedung perpustakaan di SDN 3 Wannasalam dipermasalahkan warga. Soalnya, bahan material yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung diduga tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, di sekitar proyek juga tidak ditemukan papan informasi sehingga tidak diketahui anggaran yang digunakan untuk pembangunan.
Ketika Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa material yang digunakan, ternyata rangka besi yang digunakan tidak sesuai dengan RAB, karena seharusnya besi yang digunakan itu berukuran 12 inci, namun pihak pelaksana menggunakan besi yang berukuran 8 inci.

Solusi :
Di sekitar proyek seharusnya ditempel papan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam membangun perpustakaan tersebut agar warga dapat mengetahui anggaran yang digunakan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antar pihak.
Ketua pelaksana pembangunan pun seharusnya melakukan pembangunan sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat. Jika memang ingin mengadakan perubahan dalam penggunaan material, lebih baik dimusyawarahkan dan diberitahukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terlebih dahulu.
Dan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT), harus selalu mengadakan pemeriksaan secara rutin.Terutama pada sekolah-sekolah yang sedang melakukan pembangunan. Agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik, benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta selesai tepat waktu.



4.       
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Rabu, 12 November 2014
Halaman          : 12
Judul               : Bantuan Madrasah Dipertanyakan

Analisis :
Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) tingkat kecamatan mempertanyakan Biaya Operasional Madrasah (BOM). Sudah hampir satu tahun, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang ada di Kabupaten Pandeglang belum menerima bantuan tersebut.
Zaenal Mutaqim, Ketua FKMD Kabupaten Pandeglang mengungkapkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan DPKPA Pandeglang bahwa bantuan itu belum diberikan karena masih adanya administrasi yang belum lengkap. Dengan belum diberikannya Biaya Operasional Madrasah tersebut, pengurus madrasah sangat kesulitan melakukan kegiatan belajar mengajar, karena seharusnya anggaran itu turun per-enam bulan sekali.

Solusi :
Pihak Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang ada di Kabupaten Pandeglang seharusnya segera menyelesaikan dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan agar Biaya Operasional Madrasah (BOM) dapat segera cair.
Dan kepada DPKAD Pandeglang, diharapkan tidak mempersulit proses administrasi yang dilakukan oleh pihak madrasah. Jika urusan administrasi itu telah dilengkapi dan diselesaikan, pihak DPKAD dapat segera memberika Biaya Operasional Madrasah (BOM) kepada pihak madrasah, agar mereka tidak menggunakan biaya swadaya lagi. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih baik.



5.
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Rabu, 12 November 2014
Halaman          : 12
Judul               : Rehab SDN 1 Tarumanagara dipersoalkan

Analisis :
Ketua Fraksi Bintang Hanura DPRD Kabupaten Pandeglang Iwan Coanda meragukan kualitas hasil rehab Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tarumanagara Kecamatan Cigeulis yang memakai anggaran Rp 92 juta lebih. Pasalnya, dalam rehab sekolah itu diduga menggunakan rangka baja bekas serta ada beberapa item yang seharusnya diganti seperti kusen dan pintu tetapi kenyataannya tidak diganti, sedangkan item lain misalnya genting yang justru kualitasnya masih bagus tapi sudah diganti dengan metalroof.
Iwan mengatakan, Dinas Pendidikan (Dindik) tidak cermat dan tak pintar melakukan efisiensi anggaran. Padahal baginya, masih banyak sekolah kondisinya rusak parah dan layak untuk direhab.

Solusi :
Kepala sekolah dan konsultan rehab SDN 1 Tarumanagara seharusnya lebih baik lagi dalam melakukan rehab sekolahnya. Beliau harus bisa melihat mana saja item-item yang seharusnya diganti dan mana saja item-item yang tidak perlu diganti.
Dan untuk Dinas Pendidikan (Dindik) harus lebih cermat dan pintar dalam melakukan efisiensi anggaran. Agar biaya anggaran untuk rehab gedung sekolah tepat sasaran.
Sebaiknya masalah diatas diusulkan ke komisi yang membidangi pendidikan untuk mencari akar persoalannya. Dan direkomendasikan kepada aparat penegak hukum jika memang telah terjadi indikasi kerugian Negara.



6.
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Rabu, 12 November 2014
Halaman          : 1 dan 7
Judul               : 7 Jurusan di IAIN Tak Terakreditasi

Analisis :
Sebanyak 7 jurusan di IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten diduga belum terakreditasi karena terlambat mengurus. Ke-7 jurusan yang dimaksud di antaranya adalah Tadris Bahasa Inggris, Filsafat Agama, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Sehingga menimbulkan keresahan kepada mahasiswa dari jurusan-jurusan itu yang sebentar lagi akan lulus kuliah.
Rektor IAIN SMH Banten Syibil Sarjaya yang dikonfirmasi membenarkan ada beberapa jurusan yang akreditasinya belum keluar. Namun, jumlahnya tidak sebanyak itu tetapi hanya sekitar 4 jurusan. Tapi hal itu bukan karena IAIN terlambat mengurusnya, melainkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang belum sempat melakukan kunjungan guna memeriksa akreditasi di kampus IAIN SMH Banten.
Belum keluarnya akreditasi itu tidak menjadi permasalahan pada ijazah mahasiswa dari jurusan yang akreditasinya belum keluar. Bahkan BAN-PT sudah memberikan garansi akan hal itu. Jurusan yang belum terakreditasi tersebut terdapat pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah.

Solusi :
Jika jurusan-jurusan yang belum terakreditasi tersebut dikarenakan keterlambatan, lebih baik pihak kampus segera mengurus keterlambatan itu, agar jurusan-jurusan tersebut dapat terakreditasi dan para mahasiswa dari jurusan-jurusan itu yang sebentar lagi akan lulus kuliah tidak merasa cemas ketika mereka lulus diijazahnya tidak terakreditasi.
Tetapi jika jurusan-jurusan yang belum terakreditasi tersebut dikarenakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang belum sempat melakukan kunjungan guna memeriksa akreditasi di kampus IAIN SMH Banten, diharapkan agar dari pihak kampus mengkonfirmasi dan segera meminta pihak dari BAN-PT untuk melakukan kunjungannya dan memberikan akreditasi terhadap jurusan-jurusan tersebut, karena akreditasi dalam ijazah sangat penting. Setiap perusahaan selalu menanyakan akreditasi dari kampus para calon pelamarnya.



7.
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Kamis, 13 November 2014
Halaman          : 1 dan 7
Judul               : Gedung MTs Paburuan Ambruk

Analisis :
Atap bangunan ruang laboratorium bahasa MTs Al Hamidiyah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Paburuan, tiba-tiba ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena semua peralatan lab rusak tertimpa material atap bangunan.
Ketua Yayasan Al hamidiyah Zaenal Abidin Mahmud menuturkan ambruknya ruangan lab diperkirakan karena bangunan sudah rapuh karena usia. Kayu penyangga atap sudah keropos sehingga tidak kuat lagi menahan beban berat. Pihaknya menyesalkan Kanwil Kemenag Banten yang sudah datang ke sekolah dan menjanjikan akan memberikan bantuan rehab bangunan setelah melakukan survei pada empat ruang kelas termasuk satu ruang ambruk ini, tetapi bantuannya gagal direalisasikan di tahun 2014.

Solusi :
Diharapkan kepada Kanwil Kemenag Banten yang sudah berjanji agar menepati janji mereka tentang dana bantuan rehab bangunan. Sehingga pihak sekolah dapat segera melakukan rehab terhadap bangunan-bangunan sekolah yang sudah rusak dan rapuh, agar tidak akan terjadi lagi bangunan sekolah yang ambruk dikarenakan rapuhnya pondasi bangunan serta juga tidak akan menambahkan kekecewaan yang dirasakan oleh para pendidik dan peserta didik.
Dan dengan adanya rehab bangunan tersebut, dapat mencegah adanya bangunan ambruk lainnya, sehingga dapat menjaga keselamatan murid dan guru.



8.
Nama media    : Radar Banten
Hari/Tanggal   : Rabu, 22 Oktober 2014
Halaman          : 19
Judul               : LPA Pastikan Penganiaya Siswa Disanksi

Analisis :
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten mendatangi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kramatwatu untuk memastikan oknum guru penganiaya siswa SDN Giripada diberi sanksi.
Oknum guru berinisial UDR yang merupakan sarjana pendidikan menyalahi aturan dan bisa dikenakan hukuman pidana karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap delapan orang murid di SDN Gripada. Sanksi yang diberikan UPTD Pendidikan Kramatwatu, UDR hanya dimutasikan ke SDN yang lebih jauh. Jika masuk ke ranah hukum, UDR melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ancamannya tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp 70 juta.
UDR telah mengakui kesalahannya, namun dia mengaku tidak ada maksud dan tujuan untuk menyakiti tanpa alasan. Tetapi tetap saja, yang namanya menyakiti tidak dibenarkan.

Solusi :
Guru berinisial UDR tersebut seharusnya dilaporkan ke ranah hukum dikarenakan penyalahgunaan kode etik sebagai seorang guru. Tindakan itu perlu dilakukan agar dia mendapatkan pelajaran serta bisa memberikan pelajaran bagi guru-guru yang lain untuk tidak melakukan kekerasan fisik terhadap murid-muridnya, baik itu karena disengaja maupun tidak disengaja.
Dengan sanksi dimutasikannya guru berinisial UDR tersebut ke sekolah yang lebih jauh, sebenarnya itu hanya dapat menyelamatkan murid-murid SDN Giripada yang lain dari kekerasan fisik yang mungkin akan dilakukan UDR lagi. Namun tak dapat dijamin bahwa si pelaku bisa berhenti melakukan kekerasan fisik seperti apa yang telah pelaku perbuat sebelumnya.
Jika ternyata pelaku tidak bisa berhenti melakukan kekerasan fisik terhadap murid, maka akan ada korban lain di sekolah tempat dia di mutasi. Sehingga jalan yang tepat adalah, pihak sekolah melaporkan pelaku ke ranah hukum.



9.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 6 Oktober 2014
Halaman          : 5
Judul               : ICW Sebut Korupsi Pendidikan Capai Rp 619 Miliar

Analasis :
Indonesian Corruption Watch atau ICW menyatakan selama 2003-2013 pengungkapan kasus korupsi pendidikan dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, korupsi di sektor pendidikan sudah terjadi sejak perencanaan dilaksanakan seperti kasus pengadaan barang di perguruan tinggi yang melibatkan Angelina Sondakh dan rehabilitasi pembangunan sekolah.

Solusi :
            Seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ke sekolah-sekolah untuk melihat apakah dana yang diberikan oleh pemerintah digunakan dengan benar atau tidak oleh pihak sekolah tersebut. Jika dirasa adanya kasus korupsi di suatu sekolah, Pemda, Pemkab dan Pemkot langsung melaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat harus mendatangi sekolah tersebut untuk melihat kebenaran kasus korupsi yang disamapaikan kepadanya.
            Jika kasus korupsi tersebut berupa pengadaan barang di perguruan tinggi, maka Pemerintah Pusat mendatangi rektor Perguruan Tinggi tersebut dan meminta keterangan mengenai pengadaan barang-barang yang dilakukan. Apabila rektor tersebut tidak bisa menunjukkan pengadaan barang-barang itu, rektor tersebut dapat dibawa ke ranah hukum untuk diadili sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
            Dan jika kasus korupsi berupa rehabilitasi bangunan sekolah, Pemerintah Pusat dapat melihat apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar terlaksana dengan baik atau ada kendala. Jika kendala berupa anggaran yang kurang, maka dapat meminta informasi mengenai anggaran yang dikeluarkan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Apabila ternyata pihak sekolah mengambil keuntungan dari anggaran pembangunan tersebut, maka pemerintah harus meminta dana yang hilang tersebut kepada pihak sekolah agar pembangunan sekolah dapat selesai sesuai rencana. Bila pihak sekolah tidak dapat mengembalikan dana tersebut, terpaksa pihak sekolah dibawa ke ranah hukum untuk menjadi pelajaran bagi pihak-pihak sekolah yang lain, agar tidak terjadi kasus korupsi lagi di dunia pendidikan.



10.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 6 Oktober 2014
Halaman          : 5
Judul               : Ruang Kelas tak Cukup, Siswa Numpang Belajar

Analisis :
Sebagian siswa sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah, Kecamatan Sobang melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di lantai gedung majelis taklim tidak jauh dari sekolah setempat. Kepala MTs setempat, Ade Supriatna mengatakan, kegiatan pihaknya terpaksa menggunakan majelis taklim untuk kegiatan belajar, karena ruang kelas yang ada tidak mencukupi. Supriatna menambahkan, selain keterbatasan ruang kelas, kendala lain yang dihadapi sekolah yaitu tidak memiliki ketersediaan lahan yang mencukupi. Jangankan untuk lahan kegiatan olah raga, untuk kegiatan upacara bendera saja lahan yang tersedia tidak mencukupi.

Solusi :
Untuk mengatasi ruang kelas yang kurang dalam jangka pendek, sebaiknya sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah memberlakukan kelas pagi dan kelas siang, dan kepada pemerintah kecamatan Sobang harus mengeluarkan izin operasional untuk sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah agar melayani kegiatan belajar dua shift, pagi dan siang.
Untuk jangka panjang, sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah harus membangun ruang kelas yang baru, sumber dana penambahan ruang kelas baru itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga partisipasi masyarakat yang mekanisme dan besarannya ditentukan melalui rapat masing-masing komite sekolah sesuai kebutuhan sekolah tersebut. Kepala sekolah madrasah tersebut melaporkan berapa jumlah kelas yang harus dibangun, lalu pemerintah daerah mengusulkan tambahan ruang kelas tersebut ke wilayah pusat. Dengan syarat, pemerintah daerah harus siap menyediakan dana pendamping dan lahan.
Dikarenakan lahan yang kurang, sebaiknya proses pembangunan kelas lebih ke arah di tingkatkan ke atas karena tidak memerlukan lahan yang lebih.



11.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 2 Oktober 2014
Halaman          : 2
Judul:              : Menambah Beban Biaya Sekolah, Wali Murid Keluhkan Pembelian Modul

Analisis :
Sejumlah wali murid Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang mengeluhkan pembelian modul untuk belajar yang mencapai Rp 30.000 per modul. Mereka merasa keberatan karena menambah beban biaya bagi wali murid yang kurang mampu padahal pengadaan buku kurikulum 2013 sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Serang Dedi Arief Rohidi mengatakan, modul itu ada dua, dari pemerintah pusat untuk kurikulum 2013 yang diberikan secara gratis dan modul dari internal sekolah yang diadakan berdasarkan inisiatif dan musyawarah dengan wali murid untuk menunjang kegiatan belajar.

Solusi :
            Sebaiknya sebelum pihak sekolah mengeluarkan modul untuk dibeli para murid seharga Rp. 30.000, pihak sekolah harus mengadakan rapat dengan semua wali murid untuk membicarkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terutama masalah modul yang akan dibuat oleh pihak sekolah dikarenakan modul dari pemerintah belum dibagikan ke Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Anyer tersebut. Jika ada beberapa wali murid yang tidak setuju, tanyakan alasannya mengapa tidak setuju, dan lakukanlah votting untuk menentukan dengan bijak dan adil apakah pihak sekolah tersebut harus membuat modul atau tidak. Jika ternyata hasil votting lebih banyak yang menyatakan tidak setuju, maka lebih baik pihak sekolah tidak memaksakan untuk membuat modul, dan menunggu modul dari pemerintah. Tetapi jika hasil votting lebih banyak yang menyatakan setuju, maka pihak sekolah dan semua wali murid menentukan bersama-sama berapa harga modulnya. Berikan rincian anggaran yang akan dikeluarkan, dari proses pembuatan hingga pencetakan modulnya. Sehingga semua wali murid tidak merasa keberatan dengan adanya modul yang dibuat pihak sekolah tersebut
.


12.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 20 November 2014
Halaman          : 9
Judul               : Pelajaran Bahasa Inggris Dinilai Kurang Bagi SMK

Analisis :
Sejumlah pengajar sekolah menengah kejuruan mengeluhkan minimnya bobot pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum 2013. Kepala SMKN 27 Jakarta Sri Nuryati menilai, pelajaran bahasa Inggris sebanyak 2 x 50 menit dirasa kurang dalam meningkatkan keahlian bahasa internasional para siswa. Menurut Wakil Kepala SMK Karya Guna 2 Bekasi, dia mengaku bahwa di sekolahnya harus menggunakan jam pelajaran lain untuk dialokasikan kepada pelajaran bahasa asing tersebut.

Solusi :
            Kurikulum baru (Kurikulum 2013) yang mengurangi jam pelajaran Bahasa Inggris dari daftar mata pelajaran di SMK untuk ditambahkan pada jam pelajaran Bahasa Indonesia. Alasannya mungkin agar Bahasa Indonesia siswa-siswi menjadi lebih baik. Memang masih banyak penggunaan Bahasa Indonesia yang belum benar oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk siswa-siswi SMK. Tapi apakah hal tersebut harus mengurangi jam pelajaran Bahasa Inggris di SMK?
Di samping itu, kita semua mengetahui bahwa sejak dulu hingga sekarang, Bahasa Inggris adalah sebuah kemewahan bagi banyak warga Negara Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Padahal, kebutuhan berbahasa Inggris hampir tidak bisa dihindari. Memasuki era globalisasi, berbagai hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan pekerjaan menggunakan sistem komputerisasi yang berbahasa Inggris, bahkan yang menggunakan sistem manual pun ada yang berbahasa Inggris. Kebanyakan sumber informasi dan pengetahuan di internet berbahasa Inggris. Buku teks universitas kebanyakan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris diperlukan oleh setiap warga sebagai sarana komunikasi, baik dalam keperluan pendidikan atau pekerjaan di luar negeri maupun dalam keperluan menghadapi atau melayani wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Dapat dikatakan secara singkat, Bahasa Inggris menjadi salah satu prasyarat penting dalam memasuki era globalisasi. Jadi, seharusnya Bahasa Inggris harus ditambahkan jam pelajarannya. Terutama di SMK, bahasa Inggris sangat diperlukan siswa yang menekuni bidang pariwisata dan perhotelan ketika menghadapi pasar kerja kelak.
Dengan minimnya bobot Bahasa Inggris di SMK, baik negeri maupun swasta, menyebabkan guru Bahasa Inggris terpaksa beralih menjadi guru kelas atau mata pelajaran lain dan tidak sedikit juga yang terancam kehilangan pekerjaannya sebagai guru karena tidak bisa beralih menjadi guru kelas atau mata pelajaran lain disebabkan oleh sudah terpenuhinya kebutuhan akan guru kelas atau mata pelajaran lain di sekolah tersebut.
Maka seharusnya pemerintah melakukan revisi terhadap Kurikulum 2013 dengan menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pokok di SMK dan menambahkan jam pelajaran Bahasa Inggris untuk setiap minggunya. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan perumusan muatan kurikulum dan pedoman pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris tersebut dengan sangat matang sehingga tepat sasaran. Pemerintah juga harus segera melanjutkan penyaluran tunjangan sertifikasi kepada guru-guru Bahasa Inggris, tanpa harus guru-guru Bahasa Inggris tersebut, beralih menjadi guru kelas atau mata pelajaran lain, karena guru-guru Bahasa Inggris, telah diberikan diklat untuk menjadi guru profesional bidang Bahasa Inggri, bukan sebagai guru kelas atau mata pelajaran lain.



13.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 2 Oktober 2014
Halaman          : 9
Judul               : Indonesia Perlu 400.000 Guru SD

Analisis :
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan, Indonesia memerlukan tambahan 400.000 orang guru tingkat Sekolah Dasar (SD). Ia mengatakan, keperluan guru SD itu hampir merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, terutama daerah tertinggal. Selain kekurangan dari sisi kuantitas, kualitas guru-guru SD juga dipertanyakan. Sebab, pada masa lalu, keperluan tenaga pengajar yang tinggi membuat guru-guru yang hanya lulusan Sekolah Pendidikan Guru –setara SLTA- sudah diterima mengajar. Menurut dia, pemerintah belum memiliki sistem data yang kuat tentang guru-guru baik kualitas dan kuantitasnya.

Solusi :
Kekurangan 400.000 orang guru tingkat Sekolah Dasar (SD) yang terjadi saat ini disinyalir karena begitu banyaknya guru, yang akan atau telah memasuki masa pensiun. Beberapa solusi jitu guna mengatasi persoalan kekurangan guru SD. Pertama, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) di tiap provinsi dapat mengangkat guru honorer yang sudah ada, karena jumlah guru honorer yang mengabdikan diri di sekolah negeri masih cukup banyak. Kedua, guru PNS di jenjang SMP yang jumlahnya surplus atau berlebih dapat dialihkan sebagai guru SD. Tentu, harus melalui uji kompetensi serta lolos sertifikasi sebagai guru SD, agar dihasilkan guru SD yang berkualitas.
Kemendikbud juga harus meningkatkan kualifikasi guru melalui beasiswa S-1 bagi guru SD dan SMP. Jika dilihat dari kenyataan di lapangan, jumlah guru SD di sekolah negeri dan swasta sekitar 1.850 ribu guru. Dari jumlah tersebut, hanya 60 persen guru yang sudah memenuhi kualifikasinya, yaitu telah menempuh S-1. Sisanya 40 persen bukan S-1. Maka seharusnya tiap tahun, Kemendikbud harus menyiapkan beasiswa untuk 100 ribu calon guru untuk menempuh S-1 melalui bantuan beasiswa S-1 untuk guru SD dan SMP. Diharapkan juga kerjasama antara Kemendikbud dengan Pemda, Pemkot, dan Pemkab untuk kualifikasi S-1, salah satu caranya dengan melakukan program pendidikan jarah jauh, yaitu terluar, terdepan dan tertinggal (3T) bagi daerah-daerah yang dirasa kurang dalam pendidikannya.


14.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Rabu, 10 Desember 2014
Halaman          : 5
Judul               : Bantuan Siswa Miskin tidak Diterima Utuh

Analisis :
            Sejumlah wali murid di SDN 1 Aweh Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar mempertanyakan realisasi dana bantuan siswa (BSM) di sekolah tersebut. Sebab, dana yang diterima siswa tidak utuh. Menurut salah satu wali murid, dana BSM yang harus diterima seharusnya Rp 450.000/siswa. Namun, dana yang diberikan oleh pihak sekolah kepada murid penerima BSM hanya 175.000/siwa. Berkurangnya dana yang diterima, karena dialokasikan bagi murid yang tidak mendapatkan dana BSM. Kepala SDN 1 Aweh Kalanganyar, Titi, mengakui hal tersebut. Ia beralasan upaya itu merupakan bentuk subsidi silang atau sebagian diperuntukkan bagi murid yang tidak masuk dalam penerima.

Solusi :
            Bantuan untuk siswa miskin (BSM) merupakan hak bagi siswa-siswi yang miskin, dan jika terjadi pemotongan atau penerimaan tidak utuh itu termasuk ke dalam bentuk pelanggaran dan bisa masuk ke dalam ranah hukum.
Partisipasi masyarakat atau orang tua siswa dalam mengawal berlangsungnya proses pendidikan, sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penerimaan BSM yang tidak utuh lagi. Selain itu, masyarakat atau orang tua siswa wajib berperan serta mengontrol anggaran pendidikan ke mana pun anggaran itu digunakan. Ketika mengetahui bahwa dana BSM tidak diterima dengan utuh, maka para wali murid atau orang tua siswa wajib datang ke sekolah dan menanyakan kemana sisa dana BSM yang tidak diterima.
Pada kasus yang terjadi di SDN 1 Aweh Kalanganyar, seharusnya kepala sekolah tidak memberikan dana BSM kepada siswa-siswi yang tidak masuk dalam penerima, seperti siswa-siswi kalangan menengah atas. Dan kepada para wali murid atau orang tua siswa wajib meminta sisa dana tersebut, karena dana tersebut merupakan hak mereka.
Jika kepala sekolah menolak untuk mengembalikan dan tersebut dikarenakan dana tersebut sudah dibagikan, maka para wali murid atau orang tua siswa bisa melaporkannya ke Dinas Pendidikan, tingkat kecamatan atau kabupaten. Dan Dinas Pendidikan berkewajiban merespons dan menegur kepala sekolah SDN 1 Aweh Kalanganyar tersebut agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi.

15.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 10 November 2014
Halaman          : 4
Judul               : Guru dan Siswa Belajar Pakai CD

Analisis :
Sebagian besar guru dan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pandeglang terpaksa harus menggunakan compact disk atau CD sebagai pengganti buku panduan dan buku ajar kurikulum 2013. Proses belajar demikian dilakukan karena sampai sekarang buku kurikulum tersebut belum tersedia di Pandeglang. Ini akibat lambatnya pihak ketiga sebagai penyedia buku ajar yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Solusi :
            Penggunaan compact dick atau CD dalam kegiatan belajar mengajar sangat tidak efektif, seharusnya pemerintah pusat lebih spesifik lagi dalam mencari percetakan untuk mencetak buku-buku kurikulum 2013. Pemerintah harus terus memantau perkembangan dalam mencetak buku-buku tersebut, apakah ada kendala atau tidak. Bila dirasa ada kendala, seperti percetakan tidak mampu mencetak buku-buku dalam waktu yang ditentukan, pemerintah harus mencari percetakan tambahan yang lain, yang bersedia dan mau mencetak buku-buku tersebut dan memiliki kualitas percetakan yang baik dan dapat mencetak buku-buku kurikulum 2013 dengan tepat waktu.



16.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 10 November 2014
Halaman          : 8
Judul               : Kurikulum 2013 Bermasalah

Analisis :
Implementasi kurikulum 2013 di sekolah pada seluruh tingkatan pendidkan belum berjalan maksimal. Baik pada sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun pada sekolah (Madrasah) yang ada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu disebabkan banyaknya persoalan yang membelit pada implementasi kurikulum 2013 di lapangan. Entah itu pada kemampuan guru dalam menyerap dan menerima sosialisasi kurikulum 2013, distribusi buku kurikulum 2013, dan masih kerap didapati materi-materi bermasalah yang terdapat di dalam buku kurikulum 2013. Hingga saat ini, buku kurikulum 2013 belum didistribusikan secara merata. Selain itu, meski buku kurikulum 2013 sudah ada yang terbit, namun masih saja ditemukan buku mata pelajaran yang bermasalah. Jika yang terjadi seperti ini, ada kesan pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini.

Solusi :
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan pemerintah antara lain, pertama, pemerintah harus terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar merata.
Kedua, komunikasi dan koordinasi hendaknya ditujukan untuk mencari dimana sebenarnya akar masalah tersebut terjadi. Dan cari solusi untuk setiap persoalan yang ada. Jika persoalannya terletak pada kemampuan guru atau SDM yang masih belum mampu mengimplementasikan kurikulum tersebut, maka pemerintah harus mencari solusi yang tepat. Misalnya dengan mengadakan kegiatan pemantapan kepada guru-guru di setiap sekolah mengenai kurikulum 2013. Pemantapan ini bisa dilakukan dengan bertahap. Dengan pemantapan ini diharapkan guru-guru dapat lebih kreatif lagi dalam memberi pengajaran kepada murid-muridnya yang sesuai dengan metode pengajaran kurikulum 2013.
Begitu pula jika persoalannya ada pada kendala distribusi buku. Maka, pemerintah seharusnya melakukan tindakan cepat dan teapat sasaran. Jika jumlah naskah buku yang dicetak dengan jumlah percetakan minim, maka pemerintah harus mau tidak mau mencari percetakan tambahan yang bersedia dan mau mencetak naskah tersebut. Dan jika persoalannya ada pada minimnya jumlah armada untuk mendistribusikan buku tersebut, maka pemerintah harus segera sigap dan cepat menyediakan sejumlah armada yang sesuai dengan jumlah buku dan jumlah sekolah yang ada di Indonesia. Lalu jika persoalannya ada pada materi yang bermasalah, maka kepada Dinas Pendidikan, agar sebelum buku-buku tersebut dicetak, diperiksa dengan teliti terlebih dahulu, apakah buku tersebut sudah benar dan tidak menyalahi aturan, baik aturan hukum, sosial maupun agama.
Dan ketiga, baik pihak sekolah maupun pemerintah kota/kabupaten dan provinsi harus selalu membangun sinergitas dalam mengatasi masalah tersebut. Artinya, pihak-pihak tersebut harus selalu melaporkan setiap masalah yang ada di daerah ke pusat terkait persoalan distribusi buku tersebut. Jika kurang, masih minim, atau materinya bermasalah, maka sesegera mungkin dilaporkan ke pusat.
Baik kepada kemendikbud maupun kemenag. Agar dua instansi yang ada di pusat tersebut langsung menghubungi dan mengecek kepada pihak percetakan. Dan hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya pada awal-awalnya saja, agar setiap masalah kurikulum 2013 dapat terselesaikan dan kurikulum 2013 berjalan dengan baik.





17.
Nama media    : Warta Kota
Hari/Tanggal   : Senin, 13 Oktober 2014
Halaman          : 8
Judul               : 30 Persen SD Tidak Punya Perpustakaan

Analisis :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Dadan T Daniel, menyatakan sekitar 30 persen dari 810 sekolah dasar di daerah itu belum memiliki perpustakaan. Karena keterbatasan anggaran maka pembangunan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus.

Solusi :
            Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang melaporkan masalah itu kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar membicarakannya dengan pemerintah pusat, sehingga diberikan anggaran untuk mendirikan bangunan perpustakaan di SD-SD yang tidak mempunyai perpustakaan.
            Jika anggaran dari pemerintah pusat belum sampai pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, beberapa SD tersebut bisa mengadakan rapat dengan para wali murid atau orang tua siswa untuk membicarakan mengenai pembangunan perpustakaan yang membutuhkan dana. Jika para wali murid atau orang tua siswa setuju untuk memberikan bantuan dana untuk membangun perpustakaan. Dana tersebut dapat digunakan untuk secara bertahap membangun perpustakaan, sampai dana dari pemerintah pusat sampai kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Dan dana perpustakaan tersebut dibagikan kepada semua SD yang tidak mempunyai perpustakaan. Dan kepada pihak sekolah, agar segera membangun perpustakaan dan jangan mengambil sedikit pun dana tersebut untuk kepentingan yang lain. Sehingga para murid SD dapat menikmati fasilitas perpustakaan dengan baik.

18
Nama media    : Warta Kota
Hari/Tanggal   : Senin, 13 Oktober 2014
Halaman          : 7
Judul               : Razia Handphone di Sekolah

Analisis :
Sudah lama di sekolah-sekolah ada razia mulai dari narkotika, film porno, dan handphone, dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada murid yang nakal, terutama mereka yang suka membawa barang haram seperti narkoba ke sekolah. Tetapi, berita soal razia kerap menakutkan para siswa. Salah satu wujud ketakutan siswa pada razia di seklah telah dibuktikan oleh Putra Perdana Hermawan (12) siswa kelas 7 SMP Negere 163, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Putra terjatuh dari lantai 4 saat akan menyimpan handphone di celah beton di dekat jendela kelas. Akibatnya, dia terjatuh ke lantai dasar dan meregang nyawa beberapa saat kemudian.

Solusi :
            Razia di sekolah memang dibutuhkan untuk memberi peringatan kepada murid yang nakal, terutama mereka yang suka membawa barang haram seperti narkoba ke sekolah. Tetapi di sisi lain dampaknya sangat besar terutama jika mengingat peristiwa yang menimpa Putra Perdana.
            Tetapi razia masih diperlukan bukan hanya di SMA dan SMK saja, karena di SMP pun sudah ada yag memakai barang haram seperti narkoba. Untuk mengantisipasi agar razia tetap berjalan tetapi bukan tujuannya untuk menaku-nakuti siswa melainkan memberikan efek jera kepada siswa maka dari itu pihak sekolah dapat mencari cara yang efektif dalam melakukan razia.
Pelaksanaan razia bukan untuk membuat takut siswa tetapi memberi efek jera agar siswa melaksanakan aturan yang diterapkan sekolah. Dengan cara seperti itu kemungkinan besar tujuan sekolah menerapkan aturan bisa terlaksana sementara siswa dengan kesadarannya sendiri menaati aturan tanpa paksaan.
Sebagai contoh, jika memang sekolah melarang siswa membawa handphone ke sekolah, pihak sekolah harus menyediakan fasilitas untuk menggantikan peran ponsel, diantaranya penggunaan telepon gratis atau wifi untuk mengakses internet penunjang pendidikan.
Selain itu, untuk memastikan bahwa siswa tidak membawa barang-barang yang tidak boleh dibawa ke sekolah, pihak sekolah dapat melakukan pemeriksaan tas para siswa di depan gerbang sekolah sebelum mereka masuk ke dalam sekolah.


19
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 6 Oktober 2014
Halaman          : 5
Judul               : Kurikulum 2013 Membingungkan

Analisis :
            Sejumlah guru di Kabupaten Lebak berharap pemerintah meninjau ulang penerapan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut dinilai membingungkan dan belum saatnya untuk diterapkan. Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Cimarga, Agung Sudrajat mengatakan, penerapan kurikulum tersebut juga perlu didukung dengan sarana penunjang yang memadai serta dewan yang ahli. Ditegaskan, pelaksanaan kurikulum 2013 terlalu sulit. Selain media masih kurang, tenaga pengajar yang mumpuni untuk penerapan kurikulum 2013 juga sangat terbatas. Selain itu, untuk pengisian rapor siswa pun masih rumit, karena dewan guru pengajar belum memahami betul penerapan kurikulum tersebut. Sehingga, pihaknya berharap kurikulum kembali ke KTSP yang sudah berlaku. Ketua persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Cimarga, Diding mengatakan, penerapan kurikulum 2013 sangat membingungkan dan banyak guru yang kurang paham. Penerapan kurikulum itu juga membutuhkan dana yang cukup besar, seperti fotokopi penilaian siswa. Untuk satu siswa mencapai 4-5 tema. Sementara ketika ujian, kurikulum 2013 mengharuskan siswa belajar dan menghapal enam mata pelajaran, karena adanya penggabungan mata pelajaran.

Solusi :
            Sebaiknya sebelum pemerintah menerapkan kurikulum 2013, pemerintah harus memastikan apakah kurikulum tersebut sudah benar-benar dapat direalisasikan ke sekolah-sekolah atau tidak. Melihat kenyataan di lapangan, kurikulum 2013 sebaiknya ditinjau ulang karena dirasa sangat membingungkan untuk para guru maupun para murid.
            Mengatasi media yang kurang, pemerintah harus memberikan sarana prasarana dan media yang memadai, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Untuk membantu menerapkan kurikulum 2013, harus disediakan tenaga pengajar yang mumpuni, yang mengerti tentang penerapan kurikulum 2013. Di setiap sekolah, minimal ada 5 orang guru yang mumpuni, yang dapat mengajarkan kepada guru-guru lain di sekolahnya tentang penerapan kurikulum 2013, sehingga dewan guru pengajar dapat memahami betul penerapan kurikulum tersebut.
Penerapan kurikulum 2013 juga membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga dana untuk keperluan lain terpakai untuk biaya fotokopi penilaian siswa yang lebih banyak dan lain-lain. jadi, jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan kurikulum 2013 harus menyediakan dana tambahan yang lebih besar pula.
Dan ketika ujian, kurikulum 2013 mengharuskan siswa belajar dan menghapal enam mata pelajaran, karena adanya penggabungan mata pelajaran. Hal itu dapat membuat siswa menjadi terbebani, jadi sebaiknya pemerintah memikirkan terlebih dahulu, apakah kurikulum 2013 membangun siswa menjadi lebih cerdas atau tidak. Pemerintah harus memperhatikan nasib para guru maupun para guru, agar pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik.



20.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Rabu, 10 Desember 2014
Halaman          : 3
Judul               : Pembatasan Penerapan Kurikulum 2013, Anak Didik Jadi Korban

Analisis :
Pro dan kontra mengiringi kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasra dan Mengah Anies Baswedan yang menerapkan pembatasan Kurikulum 2013 (Kurtilas). Salah satunya datang dari anggota DPRD Provinsi Banten, Fotron Nur Ikhsan yang menilai, pembatasan itu mengorbankan anak didik. Pendidikan yang terus beradaptasi pada sesuatu yang baru, dimana yang kemarin belum tuntas dilaksanakan, sudah berubah lagi. Pada akhirnya, anak didik dan orangtua jadi korbannya. Menurutnya, masih banyaknya persoalan lain dalam dunia pendidikan yang bersifat lebih krusial dan mendasar untuk dibenahi. Seperti persoalan masih tingginya jumlah anak-anak putus sekolah dan buta aksara, dapat menjadi prioritas pembenahan bagi pemerintah. Ia mengatakan, dengan perubahan kebijakan ini bisa jadi memunculkan anggapan seolah setiap terjadi pergantian menteri, akan berganti pula kebijakannya. Jika seperti ini, anak didik seolah seperti ujicoba.

Solusi :
            Dengan adanya pembatasan kurikulum 2013, maka anak didik akan menjadi korban. Korban disini dapat berupa pikiran dan fisik mereka yang harus berubah-berubah untuk menyesuaikan dengan kurikulum tersebut.
            Seharusnya, pemerintah menuntaskan terlebih dahulu kurikulum yang ada sebelum membuat kurikulum yang baru. Penuntasan kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan membenahi hal-hal yang masih belum tercapai tujuannya, seperti buku kurikulum yang belum tersebar merata di setiap sekolah, guru penegajar yang belum mengerti dengan penerapan kurikulum 2013, dan lain-lain.
            Sebenarnya masalah pendidikan masih sangat banyak di Indonesia, seperti persoalan masih tingginya jumlah anak-anak putus sekolah dan buta aksara. Untuk anak-anak tersebut, pemerintah juga harus menyediakan beasiswa-beasiswa agar mereka dapat bersekolah dan menjadi generasi Indonesia yang baik. Kurikulum 2013 membutuhkan dana yang besar, lebih baik dana yang terpakai untuk penerapan kurikulum 2013 tersebut diberikan untuk beasiswa-beasiswa sampai kurikulum 2013 benar-benar sudah siap diterapkan di sekolah-sekolah.





11.l
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 2 Oktober 2014
Halaman          : 9
Judul               : Pramuka Diminta Tingkatkan Komunikasi Internasional

Analisis :
Anggota pramuka diimbau untuk meningkatkan komunikasi dengan warga dunia dalam rangka mendukung gerak organisasi tersebut di tingkat internasional. Wakil Kepala Kwarnas Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Rusdi mengatakan, saat ini masyarakat dunia sudah semakin terbuka dan nilai-nilai kepramukaan dapat disampaikan lewat berbagai media. Oleh karena itu, anggota pramuka harus dapat memanfaatkan peluang tersebut dalam memajukan organisasi tersebut.






Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM

Analisis :
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat penolakan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Serang. Dalam aksinya, para mahasiswa menggelar aksi teaterikal dengan mewarnai tubuh mereka. Itu sebagai simbol pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai banci. Mereka pun mengikat diri dan tidur di jalan raya sebagai bentuk rakyat kecil yang tertindas.
Menurut Ramlan, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, dalam orasinya mengatakan bahwa argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM hanya jalan pintas di tengah murahnya harga minyak dunia. Anggaran subsidi yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang yang keliru dan mengkhianati UUD 1945.

Solusi :
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu baik, mereka berniat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mewakili aspirasi masyarakat yang tidak setuju atas kenaikan BBM ketika harga minyak dunia turun. Tetapi seharusnya GMNI dalam melakukan orasi tidak dengan mewarnai tubuh mereka, mengikat diri dan tidur di jalan raya. Karena itu semua dapat menyebabkan dampak negatif bagi para pengguna jalan.
Sebagai mahasiswa, GMNI harus melakukan orasi dengan etika serta perilaku yang baik, cerdas dan santun. Demonstran itu harus cerdas, cerdas dalam berpikir dan cerdas dalam bertindak. GMNI berisi mahasiswa-mahasiswa yang berpendidikan, yang sudah pasti tahu mana yang baik dan buruk. Dengan kecerdasan yang mereka miliki, seharusnya mereka bisa mengontrol emosi agar tidak melakukan orasi yang justru menganggu ketertiban umum. Maka para demonstran sebaiknya berorasi dengan lebih baik lagi, lebih santun dan juga damai agar segala bentuk aspirasi dapat didengarkan.





Meningkatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Analisis :
            Dewasa ini, kecintaan dan kebangsaan kepada bangsa dan tanah air di Indonesia semakin memudar, rasa Nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleknya kehidpuan berbangsa dan bernegara.
Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakan melalui pendidikan.

Solusi :

            Wawasan kebangsaan yang tinggi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia agar dapat menghasilkan para penerus bangsa yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Dikarenakan apabila pendidikan kebangsaan itu sendiri dilakukan dan diterapkan secara teratur dan berlanjut kepada generasi-generasi penerus, maka akan nampak hasil yang tak terduga dalam beberapa tahun yang akan datang. Selain itu akan terciptanya indikasi kinerja bangsa Indonesia yang bisa mensejajari indikasi kinerja bangsa-bangsa lain.1.       
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 6 November 2014
Halaman          : 6
Judul               : Banyak Guru tidak Paham K13

Analisis :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Muhtar Gozali mengakui, sebagian besar guru belum memahami kurikulum 2013 dan masih ada beberapa guru yang ragu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Maka pada tahun ajaran 2014-2015 atau kurikulum 2013, pihaknya menginginkan agar setiap guru di Cilegon bisa memahami sepenuhnya tentang kurikulum 2013.

Solusi :
Beberapa solusi agar para guru dapat memahami kurikulum 2013 (K13) yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pemantapan kepada guru-guru yang berada di Kota Cilegon mengenai kurikulum 2013. Pemantapan ini bisa dilakukan dengan bertahap. Karena akan ada perubahan yang pasti terjadi setelah pemantapan ini terlaksana dengan sebaik mungkin.
Mengapa pemantapan itu dianggap perlu? Dikarenakan perubahan mendasar pada kurikulum 2013 ini yaitu mengenai metode pengajaran dan penilaian terhadap siswa dan juga tuntutan terhadap guru akan kreativitas mereka dalam mengajar. Semua itu merupakan tugas para guru. Di dalam pemantapan tersebut, guru harus diberi kesempatan mengaplikasikan atau menerapkan metode pembelajaran yang telah dijelaskan. Memang ini akan membutuhkan waktu yang lama, namun tidak ada salahnya apabila setiap guru bisa mengaplikasikannnya di dalam pemantapan tersebut sebelum para guru kembali ke tempat mereka memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Selain itu, para peserta workshop yang lain diharapkan untuk memberikan penilaian terhadap cara guru tersebut mengaplikasikan di tempat pemantapan itu. Dan pada akhirnya kita semua berharap dari kegiatan pemantapan kurikulum 2013 tersebut, para guru bisa menilai bahwa kurikulum 2013 lebih baik dari kurikulum sebelumnya.



2.       
Nama media    : Kompas
Hari/Tanggal   : Sabtu, 24 Mei 2014
Halaman          : 21
Judul               : Tidak Lulus Ujian, Siswa Rusak Sekolah

Analisis :
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas Holat merusak sejumlah ruang sekolah dan beberapa fasilitas (jendela, bangku, kursi, dan lainnya) di sekolah mereka yang berada di Desa Holat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Hal tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional.

Solusi :
Seharusnya para guru dan keluarga dapat memulihkan kesedihan dan kekecewaan siswa-siswi yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) agar harga diri dan kepercayaan mereka yang sudah hancur dapat dikembalikan seperti sedia kala. Berikan pengertian serta pandangan dan wawasan, bahwa kegagalan UN bukan berarti masa depannya sudah selesai. UN hanyalah satu tahap kecil dari tahap kehidupan lain yang masih panjang dan luas.
Berikan juga pengertian kepada siswa-siswi tersebut, bahwa walaupun tidak lulus UN, mereka dapat mengikuti program paket C. Jelaskan kepada mereka, ijazah program paket C itu setara dengan ijazah SMA. Artinya, ijazah ini dapat digunakan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri atau swasta, dapat dipakai melamar pekerjaan menjadi PNS atau swasta, bahkan dapat dipakai untuk melamar menjadi anggota TNI dan POLRI. Semua itu dilakukan agar kesedihan dan kekecewaan siswa tidak disalurkan dengan berbagai macam tindakan anarkis.
Tetapi jika telah terjadi pengrusakan gedung dan fasilitas sekolah oleh siswa tersebut, maka para petinggi sekolah harus mengadakan pertemuan kepada para wali murid untuk mengambil kebijakan dengan tepat. Atau apabila tidak bisa dimusyawarahkan lagi, dengan sangat terpaksa kejadian tersebut bisa saja dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun sebaiknya jangan sampai itu terjadi. Kalaupun terjadi, berilah hukuman atau sanksi kepada para pelaku dengan cara direhab atau dipulihkan mentalnya agar tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Sehingga itu semua tidak akan menambah kekecewaan maupun rasa frustasi terhadap para siswa tersebut.

3.       
Nama media    : Radar Banten
Hari/Tanggal   : Jumat, 7 November 2014
Halaman          : 22
Judul               : Pembangunan Perpustakaan Bermasalah

Analisis :
Proyek pembangunan gedung perpustakaan di SDN 3 Wannasalam dipermasalahkan warga. Soalnya, bahan material yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung diduga tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, di sekitar proyek juga tidak ditemukan papan informasi sehingga tidak diketahui anggaran yang digunakan untuk pembangunan.
Ketika Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa material yang digunakan, ternyata rangka besi yang digunakan tidak sesuai dengan RAB, karena seharusnya besi yang digunakan itu berukuran 12 inci, namun pihak pelaksana menggunakan besi yang berukuran 8 inci.

Solusi :
Di sekitar proyek seharusnya ditempel papan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam membangun perpustakaan tersebut agar warga dapat mengetahui anggaran yang digunakan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antar pihak.
Ketua pelaksana pembangunan pun seharusnya melakukan pembangunan sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat. Jika memang ingin mengadakan perubahan dalam penggunaan material, lebih baik dimusyawarahkan dan diberitahukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terlebih dahulu.
Dan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT), harus selalu mengadakan pemeriksaan secara rutin.Terutama pada sekolah-sekolah yang sedang melakukan pembangunan. Agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik, benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta selesai tepat waktu.

4.       
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Rabu, 12 November 2014
Halaman          : 12
Judul               : Bantuan Madrasah Dipertanyakan

Analisis :
Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) tingkat kecamatan mempertanyakan Biaya Operasional Madrasah (BOM). Sudah hampir satu tahun, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang ada di Kabupaten Pandeglang belum menerima bantuan tersebut.
Zaenal Mutaqim, Ketua FKMD Kabupaten Pandeglang mengungkapkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan DPKPA Pandeglang bahwa bantuan itu belum diberikan karena masih adanya administrasi yang belum lengkap. Dengan belum diberikannya Biaya Operasional Madrasah tersebut, pengurus madrasah sangat kesulitan melakukan kegiatan belajar mengajar, karena seharusnya anggaran itu turun per-enam bulan sekali.

Solusi :
Pihak Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang ada di Kabupaten Pandeglang seharusnya segera menyelesaikan dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan agar Biaya Operasional Madrasah (BOM) dapat segera cair.
Dan kepada DPKAD Pandeglang, diharapkan tidak mempersulit proses administrasi yang dilakukan oleh pihak madrasah. Jika urusan administrasi itu telah dilengkapi dan diselesaikan, pihak DPKAD dapat segera memberika Biaya Operasional Madrasah (BOM) kepada pihak madrasah, agar mereka tidak menggunakan biaya swadaya lagi. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih baik.


5.
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Rabu, 12 November 2014
Halaman          : 12
Judul               : Rehab SDN 1 Tarumanagara dipersoalkan

Analisis :
Ketua Fraksi Bintang Hanura DPRD Kabupaten Pandeglang Iwan Coanda meragukan kualitas hasil rehab Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tarumanagara Kecamatan Cigeulis yang memakai anggaran Rp 92 juta lebih. Pasalnya, dalam rehab sekolah itu diduga menggunakan rangka baja bekas serta ada beberapa item yang seharusnya diganti seperti kusen dan pintu tetapi kenyataannya tidak diganti, sedangkan item lain misalnya genting yang justru kualitasnya masih bagus tapi sudah diganti dengan metalroof.
Iwan mengatakan, Dinas Pendidikan (Dindik) tidak cermat dan tak pintar melakukan efisiensi anggaran. Padahal baginya, masih banyak sekolah kondisinya rusak parah dan layak untuk direhab.

Solusi :
Kepala sekolah dan konsultan rehab SDN 1 Tarumanagara seharusnya lebih baik lagi dalam melakukan rehab sekolahnya. Beliau harus bisa melihat mana saja item-item yang seharusnya diganti dan mana saja item-item yang tidak perlu diganti.
Dan untuk Dinas Pendidikan (Dindik) harus lebih cermat dan pintar dalam melakukan efisiensi anggaran. Agar biaya anggaran untuk rehab gedung sekolah tepat sasaran.
Sebaiknya masalah diatas diusulkan ke komisi yang membidangi pendidikan untuk mencari akar persoalannya. Dan direkomendasikan kepada aparat penegak hukum jika memang telah terjadi indikasi kerugian Negara.


6.
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Rabu, 12 November 2014
Halaman          : 1 dan 7
Judul               : 7 Jurusan di IAIN Tak Terakreditasi

Analisis :
Sebanyak 7 jurusan di IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten diduga belum terakreditasi karena terlambat mengurus. Ke-7 jurusan yang dimaksud di antaranya adalah Tadris Bahasa Inggris, Filsafat Agama, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Sehingga menimbulkan keresahan kepada mahasiswa dari jurusan-jurusan itu yang sebentar lagi akan lulus kuliah.
Rektor IAIN SMH Banten Syibil Sarjaya yang dikonfirmasi membenarkan ada beberapa jurusan yang akreditasinya belum keluar. Namun, jumlahnya tidak sebanyak itu tetapi hanya sekitar 4 jurusan. Tapi hal itu bukan karena IAIN terlambat mengurusnya, melainkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang belum sempat melakukan kunjungan guna memeriksa akreditasi di kampus IAIN SMH Banten.
Belum keluarnya akreditasi itu tidak menjadi permasalahan pada ijazah mahasiswa dari jurusan yang akreditasinya belum keluar. Bahkan BAN-PT sudah memberikan garansi akan hal itu. Jurusan yang belum terakreditasi tersebut terdapat pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah.

Solusi :
Jika jurusan-jurusan yang belum terakreditasi tersebut dikarenakan keterlambatan, lebih baik pihak kampus segera mengurus keterlambatan itu, agar jurusan-jurusan tersebut dapat terakreditasi dan para mahasiswa dari jurusan-jurusan itu yang sebentar lagi akan lulus kuliah tidak merasa cemas ketika mereka lulus diijazahnya tidak terakreditasi.
Tetapi jika jurusan-jurusan yang belum terakreditasi tersebut dikarenakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang belum sempat melakukan kunjungan guna memeriksa akreditasi di kampus IAIN SMH Banten, diharapkan agar dari pihak kampus mengkonfirmasi dan segera meminta pihak dari BAN-PT untuk melakukan kunjungannya dan memberikan akreditasi terhadap jurusan-jurusan tersebut, karena akreditasi dalam ijazah sangat penting. Setiap perusahaan selalu menanyakan akreditasi dari kampus para calon pelamarnya.

7.
Nama media    : Banten Raya
Hari/Tanggal   : Kamis, 13 November 2014
Halaman          : 1 dan 7
Judul               : Gedung MTs Paburuan Ambruk

Analisis :
Atap bangunan ruang laboratorium bahasa MTs Al Hamidiyah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Paburuan, tiba-tiba ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena semua peralatan lab rusak tertimpa material atap bangunan.
Ketua Yayasan Al hamidiyah Zaenal Abidin Mahmud menuturkan ambruknya ruangan lab diperkirakan karena bangunan sudah rapuh karena usia. Kayu penyangga atap sudah keropos sehingga tidak kuat lagi menahan beban berat. Pihaknya menyesalkan Kanwil Kemenag Banten yang sudah datang ke sekolah dan menjanjikan akan memberikan bantuan rehab bangunan setelah melakukan survei pada empat ruang kelas termasuk satu ruang ambruk ini, tetapi bantuannya gagal direalisasikan di tahun 2014.

Solusi :
Diharapkan kepada Kanwil Kemenag Banten yang sudah berjanji agar menepati janji mereka tentang dana bantuan rehab bangunan. Sehingga pihak sekolah dapat segera melakukan rehab terhadap bangunan-bangunan sekolah yang sudah rusak dan rapuh, agar tidak akan terjadi lagi bangunan sekolah yang ambruk dikarenakan rapuhnya pondasi bangunan serta juga tidak akan menambahkan kekecewaan yang dirasakan oleh para pendidik dan peserta didik.
Dan dengan adanya rehab bangunan tersebut, dapat mencegah adanya bangunan ambruk lainnya, sehingga dapat menjaga keselamatan murid dan guru.


8.
Nama media    : Radar Banten
Hari/Tanggal   : Rabu, 22 Oktober 2014
Halaman          : 19
Judul               : LPA Pastikan Penganiaya Siswa Disanksi

Analisis :
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten mendatangi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kramatwatu untuk memastikan oknum guru penganiaya siswa SDN Giripada diberi sanksi.
Oknum guru berinisial UDR yang merupakan sarjana pendidikan menyalahi aturan dan bisa dikenakan hukuman pidana karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap delapan orang murid di SDN Gripada. Sanksi yang diberikan UPTD Pendidikan Kramatwatu, UDR hanya dimutasikan ke SDN yang lebih jauh. Jika masuk ke ranah hukum, UDR melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ancamannya tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp 70 juta.
UDR telah mengakui kesalahannya, namun dia mengaku tidak ada maksud dan tujuan untuk menyakiti tanpa alasan. Tetapi tetap saja, yang namanya menyakiti tidak dibenarkan.

Solusi :
Guru berinisial UDR tersebut seharusnya dilaporkan ke ranah hukum dikarenakan penyalahgunaan kode etik sebagai seorang guru. Tindakan itu perlu dilakukan agar dia mendapatkan pelajaran serta bisa memberikan pelajaran bagi guru-guru yang lain untuk tidak melakukan kekerasan fisik terhadap murid-muridnya, baik itu karena disengaja maupun tidak disengaja.
Dengan sanksi dimutasikannya guru berinisial UDR tersebut ke sekolah yang lebih jauh, sebenarnya itu hanya dapat menyelamatkan murid-murid SDN Giripada yang lain dari kekerasan fisik yang mungkin akan dilakukan UDR lagi. Namun tak dapat dijamin bahwa si pelaku bisa berhenti melakukan kekerasan fisik seperti apa yang telah pelaku perbuat sebelumnya.
Jika ternyata pelaku tidak bisa berhenti melakukan kekerasan fisik terhadap murid, maka akan ada korban lain di sekolah tempat dia di mutasi. Sehingga jalan yang tepat adalah, pihak sekolah melaporkan pelaku ke ranah hukum.


9.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 6 Oktober 2014
Halaman          : 5
Judul               : ICW Sebut Korupsi Pendidikan Capai Rp 619 Miliar

Analasis :
Indonesian Corruption Watch atau ICW menyatakan selama 2003-2013 pengungkapan kasus korupsi pendidikan dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, korupsi di sektor pendidikan sudah terjadi sejak perencanaan dilaksanakan seperti kasus pengadaan barang di perguruan tinggi yang melibatkan Angelina Sondakh dan rehabilitasi pembangunan sekolah.

Solusi :
            Seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ke sekolah-sekolah untuk melihat apakah dana yang diberikan oleh pemerintah digunakan dengan benar atau tidak oleh pihak sekolah tersebut. Jika dirasa adanya kasus korupsi di suatu sekolah, Pemda, Pemkab dan Pemkot langsung melaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat harus mendatangi sekolah tersebut untuk melihat kebenaran kasus korupsi yang disamapaikan kepadanya.
            Jika kasus korupsi tersebut berupa pengadaan barang di perguruan tinggi, maka Pemerintah Pusat mendatangi rektor Perguruan Tinggi tersebut dan meminta keterangan mengenai pengadaan barang-barang yang dilakukan. Apabila rektor tersebut tidak bisa menunjukkan pengadaan barang-barang itu, rektor tersebut dapat dibawa ke ranah hukum untuk diadili sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
            Dan jika kasus korupsi berupa rehabilitasi bangunan sekolah, Pemerintah Pusat dapat melihat apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar terlaksana dengan baik atau ada kendala. Jika kendala berupa anggaran yang kurang, maka dapat meminta informasi mengenai anggaran yang dikeluarkan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Apabila ternyata pihak sekolah mengambil keuntungan dari anggaran pembangunan tersebut, maka pemerintah harus meminta dana yang hilang tersebut kepada pihak sekolah agar pembangunan sekolah dapat selesai sesuai rencana. Bila pihak sekolah tidak dapat mengembalikan dana tersebut, terpaksa pihak sekolah dibawa ke ranah hukum untuk menjadi pelajaran bagi pihak-pihak sekolah yang lain, agar tidak terjadi kasus korupsi lagi di dunia pendidikan.


10.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 6 Oktober 2014
Halaman          : 5
Judul               : Ruang Kelas tak Cukup, Siswa Numpang Belajar

Analisis :
Sebagian siswa sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah, Kecamatan Sobang melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di lantai gedung majelis taklim tidak jauh dari sekolah setempat. Kepala MTs setempat, Ade Supriatna mengatakan, kegiatan pihaknya terpaksa menggunakan majelis taklim untuk kegiatan belajar, karena ruang kelas yang ada tidak mencukupi. Supriatna menambahkan, selain keterbatasan ruang kelas, kendala lain yang dihadapi sekolah yaitu tidak memiliki ketersediaan lahan yang mencukupi. Jangankan untuk lahan kegiatan olah raga, untuk kegiatan upacara bendera saja lahan yang tersedia tidak mencukupi.

Solusi :
Untuk mengatasi ruang kelas yang kurang dalam jangka pendek, sebaiknya sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah memberlakukan kelas pagi dan kelas siang, dan kepada pemerintah kecamatan Sobang harus mengeluarkan izin operasional untuk sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah agar melayani kegiatan belajar dua shift, pagi dan siang.
Untuk jangka panjang, sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Najah harus membangun ruang kelas yang baru, sumber dana penambahan ruang kelas baru itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga partisipasi masyarakat yang mekanisme dan besarannya ditentukan melalui rapat masing-masing komite sekolah sesuai kebutuhan sekolah tersebut. Kepala sekolah madrasah tersebut melaporkan berapa jumlah kelas yang harus dibangun, lalu pemerintah daerah mengusulkan tambahan ruang kelas tersebut ke wilayah pusat. Dengan syarat, pemerintah daerah harus siap menyediakan dana pendamping dan lahan.
Dikarenakan lahan yang kurang, sebaiknya proses pembangunan kelas lebih ke arah di tingkatkan ke atas karena tidak memerlukan lahan yang lebih.


11.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 2 Oktober 2014
Halaman          : 2
Judul:              : Menambah Beban Biaya Sekolah, Wali Murid Keluhkan Pembelian Modul

Analisis :
Sejumlah wali murid Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang mengeluhkan pembelian modul untuk belajar yang mencapai Rp 30.000 per modul. Mereka merasa keberatan karena menambah beban biaya bagi wali murid yang kurang mampu padahal pengadaan buku kurikulum 2013 sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Serang Dedi Arief Rohidi mengatakan, modul itu ada dua, dari pemerintah pusat untuk kurikulum 2013 yang diberikan secara gratis dan modul dari internal sekolah yang diadakan berdasarkan inisiatif dan musyawarah dengan wali murid untuk menunjang kegiatan belajar.

Solusi :
            Sebaiknya sebelum pihak sekolah mengeluarkan modul untuk dibeli para murid seharga Rp. 30.000, pihak sekolah harus mengadakan rapat dengan semua wali murid untuk membicarkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terutama masalah modul yang akan dibuat oleh pihak sekolah dikarenakan modul dari pemerintah belum dibagikan ke Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Anyer tersebut. Jika ada beberapa wali murid yang tidak setuju, tanyakan alasannya mengapa tidak setuju, dan lakukanlah votting untuk menentukan dengan bijak dan adil apakah pihak sekolah tersebut harus membuat modul atau tidak. Jika ternyata hasil votting lebih banyak yang menyatakan tidak setuju, maka lebih baik pihak sekolah tidak memaksakan untuk membuat modul, dan menunggu modul dari pemerintah. Tetapi jika hasil votting lebih banyak yang menyatakan setuju, maka pihak sekolah dan semua wali murid menentukan bersama-sama berapa harga modulnya. Berikan rincian anggaran yang akan dikeluarkan, dari proses pembuatan hingga pencetakan modulnya. Sehingga semua wali murid tidak merasa keberatan dengan adanya modul yang dibuat pihak sekolah tersebut
.

12.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 20 November 2014
Halaman          : 9
Judul               : Pelajaran Bahasa Inggris Dinilai Kurang Bagi SMK

Analisis :
Sejumlah pengajar sekolah menengah kejuruan mengeluhkan minimnya bobot pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum 2013. Kepala SMKN 27 Jakarta Sri Nuryati menilai, pelajaran bahasa Inggris sebanyak 2 x 50 menit dirasa kurang dalam meningkatkan keahlian bahasa internasional para siswa. Menurut Wakil Kepala SMK Karya Guna 2 Bekasi, dia mengaku bahwa di sekolahnya harus menggunakan jam pelajaran lain untuk dialokasikan kepada pelajaran bahasa asing tersebut.

Solusi :
            Kurikulum baru (Kurikulum 2013) yang mengurangi jam pelajaran Bahasa Inggris dari daftar mata pelajaran di SMK untuk ditambahkan pada jam pelajaran Bahasa Indonesia. Alasannya mungkin agar Bahasa Indonesia siswa-siswi menjadi lebih baik. Memang masih banyak penggunaan Bahasa Indonesia yang belum benar oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk siswa-siswi SMK. Tapi apakah hal tersebut harus mengurangi jam pelajaran Bahasa Inggris di SMK?
Di samping itu, kita semua mengetahui bahwa sejak dulu hingga sekarang, Bahasa Inggris adalah sebuah kemewahan bagi banyak warga Negara Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Padahal, kebutuhan berbahasa Inggris hampir tidak bisa dihindari. Memasuki era globalisasi, berbagai hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan pekerjaan menggunakan sistem komputerisasi yang berbahasa Inggris, bahkan yang menggunakan sistem manual pun ada yang berbahasa Inggris. Kebanyakan sumber informasi dan pengetahuan di internet berbahasa Inggris. Buku teks universitas kebanyakan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris diperlukan oleh setiap warga sebagai sarana komunikasi, baik dalam keperluan pendidikan atau pekerjaan di luar negeri maupun dalam keperluan menghadapi atau melayani wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Dapat dikatakan secara singkat, Bahasa Inggris menjadi salah satu prasyarat penting dalam memasuki era globalisasi. Jadi, seharusnya Bahasa Inggris harus ditambahkan jam pelajarannya. Terutama di SMK, bahasa Inggris sangat diperlukan siswa yang menekuni bidang pariwisata dan perhotelan ketika menghadapi pasar kerja kelak.
Dengan minimnya bobot Bahasa Inggris di SMK, baik negeri maupun swasta, menyebabkan guru Bahasa Inggris terpaksa beralih menjadi guru kelas atau mata pelajaran lain dan tidak sedikit juga yang terancam kehilangan pekerjaannya sebagai guru karena tidak bisa beralih menjadi guru kelas atau mata pelajaran lain disebabkan oleh sudah terpenuhinya kebutuhan akan guru kelas atau mata pelajaran lain di sekolah tersebut.
Maka seharusnya pemerintah melakukan revisi terhadap Kurikulum 2013 dengan menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pokok di SMK dan menambahkan jam pelajaran Bahasa Inggris untuk setiap minggunya. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan perumusan muatan kurikulum dan pedoman pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris tersebut dengan sangat matang sehingga tepat sasaran. Pemerintah juga harus segera melanjutkan penyaluran tunjangan sertifikasi kepada guru-guru Bahasa Inggris, tanpa harus guru-guru Bahasa Inggris tersebut, beralih menjadi guru kelas atau mata pelajaran lain, karena guru-guru Bahasa Inggris, telah diberikan diklat untuk menjadi guru profesional bidang Bahasa Inggri, bukan sebagai guru kelas atau mata pelajaran lain.


13.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 2 Oktober 2014
Halaman          : 9
Judul               : Indonesia Perlu 400.000 Guru SD

Analisis :
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan, Indonesia memerlukan tambahan 400.000 orang guru tingkat Sekolah Dasar (SD). Ia mengatakan, keperluan guru SD itu hampir merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, terutama daerah tertinggal. Selain kekurangan dari sisi kuantitas, kualitas guru-guru SD juga dipertanyakan. Sebab, pada masa lalu, keperluan tenaga pengajar yang tinggi membuat guru-guru yang hanya lulusan Sekolah Pendidikan Guru –setara SLTA- sudah diterima mengajar. Menurut dia, pemerintah belum memiliki sistem data yang kuat tentang guru-guru baik kualitas dan kuantitasnya.

Solusi :
Kekurangan 400.000 orang guru tingkat Sekolah Dasar (SD) yang terjadi saat ini disinyalir karena begitu banyaknya guru, yang akan atau telah memasuki masa pensiun. Beberapa solusi jitu guna mengatasi persoalan kekurangan guru SD. Pertama, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) di tiap provinsi dapat mengangkat guru honorer yang sudah ada, karena jumlah guru honorer yang mengabdikan diri di sekolah negeri masih cukup banyak. Kedua, guru PNS di jenjang SMP yang jumlahnya surplus atau berlebih dapat dialihkan sebagai guru SD. Tentu, harus melalui uji kompetensi serta lolos sertifikasi sebagai guru SD, agar dihasilkan guru SD yang berkualitas.
Kemendikbud juga harus meningkatkan kualifikasi guru melalui beasiswa S-1 bagi guru SD dan SMP. Jika dilihat dari kenyataan di lapangan, jumlah guru SD di sekolah negeri dan swasta sekitar 1.850 ribu guru. Dari jumlah tersebut, hanya 60 persen guru yang sudah memenuhi kualifikasinya, yaitu telah menempuh S-1. Sisanya 40 persen bukan S-1. Maka seharusnya tiap tahun, Kemendikbud harus menyiapkan beasiswa untuk 100 ribu calon guru untuk menempuh S-1 melalui bantuan beasiswa S-1 untuk guru SD dan SMP. Diharapkan juga kerjasama antara Kemendikbud dengan Pemda, Pemkot, dan Pemkab untuk kualifikasi S-1, salah satu caranya dengan melakukan program pendidikan jarah jauh, yaitu terluar, terdepan dan tertinggal (3T) bagi daerah-daerah yang dirasa kurang dalam pendidikannya.


14.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Rabu, 10 Desember 2014
Halaman          : 5
Judul               : Bantuan Siswa Miskin tidak Diterima Utuh

Analisis :
            Sejumlah wali murid di SDN 1 Aweh Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar mempertanyakan realisasi dana bantuan siswa (BSM) di sekolah tersebut. Sebab, dana yang diterima siswa tidak utuh. Menurut salah satu wali murid, dana BSM yang harus diterima seharusnya Rp 450.000/siswa. Namun, dana yang diberikan oleh pihak sekolah kepada murid penerima BSM hanya 175.000/siwa. Berkurangnya dana yang diterima, karena dialokasikan bagi murid yang tidak mendapatkan dana BSM. Kepala SDN 1 Aweh Kalanganyar, Titi, mengakui hal tersebut. Ia beralasan upaya itu merupakan bentuk subsidi silang atau sebagian diperuntukkan bagi murid yang tidak masuk dalam penerima.

Solusi :
            Bantuan untuk siswa miskin (BSM) merupakan hak bagi siswa-siswi yang miskin, dan jika terjadi pemotongan atau penerimaan tidak utuh itu termasuk ke dalam bentuk pelanggaran dan bisa masuk ke dalam ranah hukum.
Partisipasi masyarakat atau orang tua siswa dalam mengawal berlangsungnya proses pendidikan, sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penerimaan BSM yang tidak utuh lagi. Selain itu, masyarakat atau orang tua siswa wajib berperan serta mengontrol anggaran pendidikan ke mana pun anggaran itu digunakan. Ketika mengetahui bahwa dana BSM tidak diterima dengan utuh, maka para wali murid atau orang tua siswa wajib datang ke sekolah dan menanyakan kemana sisa dana BSM yang tidak diterima.
Pada kasus yang terjadi di SDN 1 Aweh Kalanganyar, seharusnya kepala sekolah tidak memberikan dana BSM kepada siswa-siswi yang tidak masuk dalam penerima, seperti siswa-siswi kalangan menengah atas. Dan kepada para wali murid atau orang tua siswa wajib meminta sisa dana tersebut, karena dana tersebut merupakan hak mereka.
Jika kepala sekolah menolak untuk mengembalikan dan tersebut dikarenakan dana tersebut sudah dibagikan, maka para wali murid atau orang tua siswa bisa melaporkannya ke Dinas Pendidikan, tingkat kecamatan atau kabupaten. Dan Dinas Pendidikan berkewajiban merespons dan menegur kepala sekolah SDN 1 Aweh Kalanganyar tersebut agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi.

15.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 10 November 2014
Halaman          : 4
Judul               : Guru dan Siswa Belajar Pakai CD

Analisis :
Sebagian besar guru dan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pandeglang terpaksa harus menggunakan compact disk atau CD sebagai pengganti buku panduan dan buku ajar kurikulum 2013. Proses belajar demikian dilakukan karena sampai sekarang buku kurikulum tersebut belum tersedia di Pandeglang. Ini akibat lambatnya pihak ketiga sebagai penyedia buku ajar yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Solusi :
            Penggunaan compact dick atau CD dalam kegiatan belajar mengajar sangat tidak efektif, seharusnya pemerintah pusat lebih spesifik lagi dalam mencari percetakan untuk mencetak buku-buku kurikulum 2013. Pemerintah harus terus memantau perkembangan dalam mencetak buku-buku tersebut, apakah ada kendala atau tidak. Bila dirasa ada kendala, seperti percetakan tidak mampu mencetak buku-buku dalam waktu yang ditentukan, pemerintah harus mencari percetakan tambahan yang lain, yang bersedia dan mau mencetak buku-buku tersebut dan memiliki kualitas percetakan yang baik dan dapat mencetak buku-buku kurikulum 2013 dengan tepat waktu.



16.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 10 November 2014
Halaman          : 8
Judul               : Kurikulum 2013 Bermasalah

Analisis :
Implementasi kurikulum 2013 di sekolah pada seluruh tingkatan pendidkan belum berjalan maksimal. Baik pada sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun pada sekolah (Madrasah) yang ada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu disebabkan banyaknya persoalan yang membelit pada implementasi kurikulum 2013 di lapangan. Entah itu pada kemampuan guru dalam menyerap dan menerima sosialisasi kurikulum 2013, distribusi buku kurikulum 2013, dan masih kerap didapati materi-materi bermasalah yang terdapat di dalam buku kurikulum 2013. Hingga saat ini, buku kurikulum 2013 belum didistribusikan secara merata. Selain itu, meski buku kurikulum 2013 sudah ada yang terbit, namun masih saja ditemukan buku mata pelajaran yang bermasalah. Jika yang terjadi seperti ini, ada kesan pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini.

Solusi :
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan pemerintah antara lain, pertama, pemerintah harus terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar merata.
Kedua, komunikasi dan koordinasi hendaknya ditujukan untuk mencari dimana sebenarnya akar masalah tersebut terjadi. Dan cari solusi untuk setiap persoalan yang ada. Jika persoalannya terletak pada kemampuan guru atau SDM yang masih belum mampu mengimplementasikan kurikulum tersebut, maka pemerintah harus mencari solusi yang tepat. Misalnya dengan mengadakan kegiatan pemantapan kepada guru-guru di setiap sekolah mengenai kurikulum 2013. Pemantapan ini bisa dilakukan dengan bertahap. Dengan pemantapan ini diharapkan guru-guru dapat lebih kreatif lagi dalam memberi pengajaran kepada murid-muridnya yang sesuai dengan metode pengajaran kurikulum 2013.
Begitu pula jika persoalannya ada pada kendala distribusi buku. Maka, pemerintah seharusnya melakukan tindakan cepat dan teapat sasaran. Jika jumlah naskah buku yang dicetak dengan jumlah percetakan minim, maka pemerintah harus mau tidak mau mencari percetakan tambahan yang bersedia dan mau mencetak naskah tersebut. Dan jika persoalannya ada pada minimnya jumlah armada untuk mendistribusikan buku tersebut, maka pemerintah harus segera sigap dan cepat menyediakan sejumlah armada yang sesuai dengan jumlah buku dan jumlah sekolah yang ada di Indonesia. Lalu jika persoalannya ada pada materi yang bermasalah, maka kepada Dinas Pendidikan, agar sebelum buku-buku tersebut dicetak, diperiksa dengan teliti terlebih dahulu, apakah buku tersebut sudah benar dan tidak menyalahi aturan, baik aturan hukum, sosial maupun agama.
Dan ketiga, baik pihak sekolah maupun pemerintah kota/kabupaten dan provinsi harus selalu membangun sinergitas dalam mengatasi masalah tersebut. Artinya, pihak-pihak tersebut harus selalu melaporkan setiap masalah yang ada di daerah ke pusat terkait persoalan distribusi buku tersebut. Jika kurang, masih minim, atau materinya bermasalah, maka sesegera mungkin dilaporkan ke pusat.
Baik kepada kemendikbud maupun kemenag. Agar dua instansi yang ada di pusat tersebut langsung menghubungi dan mengecek kepada pihak percetakan. Dan hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya pada awal-awalnya saja, agar setiap masalah kurikulum 2013 dapat terselesaikan dan kurikulum 2013 berjalan dengan baik.





17.
Nama media    : Warta Kota
Hari/Tanggal   : Senin, 13 Oktober 2014
Halaman          : 8
Judul               : 30 Persen SD Tidak Punya Perpustakaan

Analisis :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Dadan T Daniel, menyatakan sekitar 30 persen dari 810 sekolah dasar di daerah itu belum memiliki perpustakaan. Karena keterbatasan anggaran maka pembangunan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus.

Solusi :
            Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang melaporkan masalah itu kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar membicarakannya dengan pemerintah pusat, sehingga diberikan anggaran untuk mendirikan bangunan perpustakaan di SD-SD yang tidak mempunyai perpustakaan.
            Jika anggaran dari pemerintah pusat belum sampai pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, beberapa SD tersebut bisa mengadakan rapat dengan para wali murid atau orang tua siswa untuk membicarakan mengenai pembangunan perpustakaan yang membutuhkan dana. Jika para wali murid atau orang tua siswa setuju untuk memberikan bantuan dana untuk membangun perpustakaan. Dana tersebut dapat digunakan untuk secara bertahap membangun perpustakaan, sampai dana dari pemerintah pusat sampai kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Dan dana perpustakaan tersebut dibagikan kepada semua SD yang tidak mempunyai perpustakaan. Dan kepada pihak sekolah, agar segera membangun perpustakaan dan jangan mengambil sedikit pun dana tersebut untuk kepentingan yang lain. Sehingga para murid SD dapat menikmati fasilitas perpustakaan dengan baik.

18
Nama media    : Warta Kota
Hari/Tanggal   : Senin, 13 Oktober 2014
Halaman          : 7
Judul               : Razia Handphone di Sekolah

Analisis :
Sudah lama di sekolah-sekolah ada razia mulai dari narkotika, film porno, dan handphone, dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada murid yang nakal, terutama mereka yang suka membawa barang haram seperti narkoba ke sekolah. Tetapi, berita soal razia kerap menakutkan para siswa. Salah satu wujud ketakutan siswa pada razia di seklah telah dibuktikan oleh Putra Perdana Hermawan (12) siswa kelas 7 SMP Negere 163, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Putra terjatuh dari lantai 4 saat akan menyimpan handphone di celah beton di dekat jendela kelas. Akibatnya, dia terjatuh ke lantai dasar dan meregang nyawa beberapa saat kemudian.

Solusi :
            Razia di sekolah memang dibutuhkan untuk memberi peringatan kepada murid yang nakal, terutama mereka yang suka membawa barang haram seperti narkoba ke sekolah. Tetapi di sisi lain dampaknya sangat besar terutama jika mengingat peristiwa yang menimpa Putra Perdana.
            Tetapi razia masih diperlukan bukan hanya di SMA dan SMK saja, karena di SMP pun sudah ada yag memakai barang haram seperti narkoba. Untuk mengantisipasi agar razia tetap berjalan tetapi bukan tujuannya untuk menaku-nakuti siswa melainkan memberikan efek jera kepada siswa maka dari itu pihak sekolah dapat mencari cara yang efektif dalam melakukan razia.
Pelaksanaan razia bukan untuk membuat takut siswa tetapi memberi efek jera agar siswa melaksanakan aturan yang diterapkan sekolah. Dengan cara seperti itu kemungkinan besar tujuan sekolah menerapkan aturan bisa terlaksana sementara siswa dengan kesadarannya sendiri menaati aturan tanpa paksaan.
Sebagai contoh, jika memang sekolah melarang siswa membawa handphone ke sekolah, pihak sekolah harus menyediakan fasilitas untuk menggantikan peran ponsel, diantaranya penggunaan telepon gratis atau wifi untuk mengakses internet penunjang pendidikan.
Selain itu, untuk memastikan bahwa siswa tidak membawa barang-barang yang tidak boleh dibawa ke sekolah, pihak sekolah dapat melakukan pemeriksaan tas para siswa di depan gerbang sekolah sebelum mereka masuk ke dalam sekolah.


19
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Senin, 6 Oktober 2014
Halaman          : 5
Judul               : Kurikulum 2013 Membingungkan

Analisis :
            Sejumlah guru di Kabupaten Lebak berharap pemerintah meninjau ulang penerapan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut dinilai membingungkan dan belum saatnya untuk diterapkan. Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Cimarga, Agung Sudrajat mengatakan, penerapan kurikulum tersebut juga perlu didukung dengan sarana penunjang yang memadai serta dewan yang ahli. Ditegaskan, pelaksanaan kurikulum 2013 terlalu sulit. Selain media masih kurang, tenaga pengajar yang mumpuni untuk penerapan kurikulum 2013 juga sangat terbatas. Selain itu, untuk pengisian rapor siswa pun masih rumit, karena dewan guru pengajar belum memahami betul penerapan kurikulum tersebut. Sehingga, pihaknya berharap kurikulum kembali ke KTSP yang sudah berlaku. Ketua persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Cimarga, Diding mengatakan, penerapan kurikulum 2013 sangat membingungkan dan banyak guru yang kurang paham. Penerapan kurikulum itu juga membutuhkan dana yang cukup besar, seperti fotokopi penilaian siswa. Untuk satu siswa mencapai 4-5 tema. Sementara ketika ujian, kurikulum 2013 mengharuskan siswa belajar dan menghapal enam mata pelajaran, karena adanya penggabungan mata pelajaran.

Solusi :
            Sebaiknya sebelum pemerintah menerapkan kurikulum 2013, pemerintah harus memastikan apakah kurikulum tersebut sudah benar-benar dapat direalisasikan ke sekolah-sekolah atau tidak. Melihat kenyataan di lapangan, kurikulum 2013 sebaiknya ditinjau ulang karena dirasa sangat membingungkan untuk para guru maupun para murid.
            Mengatasi media yang kurang, pemerintah harus memberikan sarana prasarana dan media yang memadai, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Untuk membantu menerapkan kurikulum 2013, harus disediakan tenaga pengajar yang mumpuni, yang mengerti tentang penerapan kurikulum 2013. Di setiap sekolah, minimal ada 5 orang guru yang mumpuni, yang dapat mengajarkan kepada guru-guru lain di sekolahnya tentang penerapan kurikulum 2013, sehingga dewan guru pengajar dapat memahami betul penerapan kurikulum tersebut.
Penerapan kurikulum 2013 juga membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga dana untuk keperluan lain terpakai untuk biaya fotokopi penilaian siswa yang lebih banyak dan lain-lain. jadi, jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan kurikulum 2013 harus menyediakan dana tambahan yang lebih besar pula.
Dan ketika ujian, kurikulum 2013 mengharuskan siswa belajar dan menghapal enam mata pelajaran, karena adanya penggabungan mata pelajaran. Hal itu dapat membuat siswa menjadi terbebani, jadi sebaiknya pemerintah memikirkan terlebih dahulu, apakah kurikulum 2013 membangun siswa menjadi lebih cerdas atau tidak. Pemerintah harus memperhatikan nasib para guru maupun para guru, agar pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik.



20.
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Rabu, 10 Desember 2014
Halaman          : 3
Judul               : Pembatasan Penerapan Kurikulum 2013, Anak Didik Jadi Korban

Analisis :
Pro dan kontra mengiringi kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasra dan Mengah Anies Baswedan yang menerapkan pembatasan Kurikulum 2013 (Kurtilas). Salah satunya datang dari anggota DPRD Provinsi Banten, Fotron Nur Ikhsan yang menilai, pembatasan itu mengorbankan anak didik. Pendidikan yang terus beradaptasi pada sesuatu yang baru, dimana yang kemarin belum tuntas dilaksanakan, sudah berubah lagi. Pada akhirnya, anak didik dan orangtua jadi korbannya. Menurutnya, masih banyaknya persoalan lain dalam dunia pendidikan yang bersifat lebih krusial dan mendasar untuk dibenahi. Seperti persoalan masih tingginya jumlah anak-anak putus sekolah dan buta aksara, dapat menjadi prioritas pembenahan bagi pemerintah. Ia mengatakan, dengan perubahan kebijakan ini bisa jadi memunculkan anggapan seolah setiap terjadi pergantian menteri, akan berganti pula kebijakannya. Jika seperti ini, anak didik seolah seperti ujicoba.

Solusi :
            Dengan adanya pembatasan kurikulum 2013, maka anak didik akan menjadi korban. Korban disini dapat berupa pikiran dan fisik mereka yang harus berubah-berubah untuk menyesuaikan dengan kurikulum tersebut.
            Seharusnya, pemerintah menuntaskan terlebih dahulu kurikulum yang ada sebelum membuat kurikulum yang baru. Penuntasan kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan membenahi hal-hal yang masih belum tercapai tujuannya, seperti buku kurikulum yang belum tersebar merata di setiap sekolah, guru penegajar yang belum mengerti dengan penerapan kurikulum 2013, dan lain-lain.
            Sebenarnya masalah pendidikan masih sangat banyak di Indonesia, seperti persoalan masih tingginya jumlah anak-anak putus sekolah dan buta aksara. Untuk anak-anak tersebut, pemerintah juga harus menyediakan beasiswa-beasiswa agar mereka dapat bersekolah dan menjadi generasi Indonesia yang baik. Kurikulum 2013 membutuhkan dana yang besar, lebih baik dana yang terpakai untuk penerapan kurikulum 2013 tersebut diberikan untuk beasiswa-beasiswa sampai kurikulum 2013 benar-benar sudah siap diterapkan di sekolah-sekolah.





11.l
Nama media    : Kabar Banten
Hari/Tanggal   : Kamis, 2 Oktober 2014
Halaman          : 9
Judul               : Pramuka Diminta Tingkatkan Komunikasi Internasional

Analisis :
Anggota pramuka diimbau untuk meningkatkan komunikasi dengan warga dunia dalam rangka mendukung gerak organisasi tersebut di tingkat internasional. Wakil Kepala Kwarnas Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Rusdi mengatakan, saat ini masyarakat dunia sudah semakin terbuka dan nilai-nilai kepramukaan dapat disampaikan lewat berbagai media. Oleh karena itu, anggota pramuka harus dapat memanfaatkan peluang tersebut dalam memajukan organisasi tersebut.






Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM

Analisis :
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat penolakan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Serang. Dalam aksinya, para mahasiswa menggelar aksi teaterikal dengan mewarnai tubuh mereka. Itu sebagai simbol pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai banci. Mereka pun mengikat diri dan tidur di jalan raya sebagai bentuk rakyat kecil yang tertindas.
Menurut Ramlan, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, dalam orasinya mengatakan bahwa argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM hanya jalan pintas di tengah murahnya harga minyak dunia. Anggaran subsidi yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang yang keliru dan mengkhianati UUD 1945.

Solusi :
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu baik, mereka berniat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mewakili aspirasi masyarakat yang tidak setuju atas kenaikan BBM ketika harga minyak dunia turun. Tetapi seharusnya GMNI dalam melakukan orasi tidak dengan mewarnai tubuh mereka, mengikat diri dan tidur di jalan raya. Karena itu semua dapat menyebabkan dampak negatif bagi para pengguna jalan.
Sebagai mahasiswa, GMNI harus melakukan orasi dengan etika serta perilaku yang baik, cerdas dan santun. Demonstran itu harus cerdas, cerdas dalam berpikir dan cerdas dalam bertindak. GMNI berisi mahasiswa-mahasiswa yang berpendidikan, yang sudah pasti tahu mana yang baik dan buruk. Dengan kecerdasan yang mereka miliki, seharusnya mereka bisa mengontrol emosi agar tidak melakukan orasi yang justru menganggu ketertiban umum. Maka para demonstran sebaiknya berorasi dengan lebih baik lagi, lebih santun dan juga damai agar segala bentuk aspirasi dapat didengarkan.





Meningkatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Analisis :
            Dewasa ini, kecintaan dan kebangsaan kepada bangsa dan tanah air di Indonesia semakin memudar, rasa Nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleknya kehidpuan berbangsa dan bernegara.
Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakan melalui pendidikan.

Solusi :
            Wawasan kebangsaan yang tinggi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia agar dapat menghasilkan para penerus bangsa yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Dikarenakan apabila pendidikan kebangsaan itu sendiri dilakukan dan diterapkan secara teratur dan berlanjut kepada generasi-generasi penerus, maka akan nampak hasil yang tak terduga dalam beberapa tahun yang akan datang. Selain itu akan terciptanya indikasi kinerja bangsa Indonesia yang bisa mensejajari indikasi kinerja bangsa-bangsa lain.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
            Masalah pendidikan yang ada di Indonesia sangat banyak. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana dan prasarana sekolah, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan dan kurangnya sosialisasi kurikulum yang baru.
            Banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam prosesnya perubahan itu tidak berjalan efektif. Berbagai bantuan dari pemerintah pun banyak yang disalahgunakan oleh pihak sekolah yang tidak bertanggungjawab. Dan masalah yang paling mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan tidak dapat bersikap kritis terhadap perubahan zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia.

Saran
Pada zaman era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu.
Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya sehingga mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang dengan negara-negara lain. Cara meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, sekolah, wali murid maupun siswa. 

This entry was posted on Minggu, 01 Februari 2015 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response.

One Response to “Masalah Pendidikan di Indonesia”

  1. Unknown says:
    2 Maret 2020 pukul 17.24

    Your Affiliate Profit Machine is waiting -

    And getting it set up is as easy as 1...2...3!

    Follow the steps below to make money...

    STEP 1. Tell the system which affiliate products you want to promote
    STEP 2. Add PUSH button traffic (it ONLY takes 2 minutes)
    STEP 3. See how the system grow your list and up-sell your affiliate products for you!

    Do you want to start making money??

    The solution is right here

Your Reply